NASIONALISME DI INDUSTRI HULU MIGAS

Afzalurrahman Assalam, Teknik Geofisika ITB, Peserta PPSDMS Regional II Angkatan 2 

Dalam diskusi-diskusi yang kita lakukan, seringkali kita membawa istilah nasionalisme dalam pembicaraan.  Tampaknya definisi nasionalisme sendiri masih dalam perdebatan. Akan tetapi, setidaknya kita bisa menarik beberapa kata inti  dari istilah nasionalisme, yaitu semangat dan gairah dalam menjaga bangsa dan negara sebagai amanah dari Allah SWT, memperjuangkannya demi martabat dan harga diri. Menarik jika kita kaitkan dengan wacana yang beredar di kalangan dunia industri hulu migas di Indonesia. Apalagi dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menolak judicial review atas UU Migas No. 22/2001.

Berbicara mengenai UU Migas No. 22/2001, banyak kalangan profesional dari industri hulu migas ini mengakui, bahwa setidaknya ada beberapa kerugian dari peraturan ini. Selain liberalisasi sektor industi hulu migas, UU ini juga merusak tatanan production sharing terbaik bagi nergara penghasil yang diakui dunia internasional. Seperti untuk LNG di Aceh dan Bontang. Terlepas dari kontroversi apakah benar atau tidaknya tekanan dunia perusahaan migas internasional yang menyebarkan isu akan mengancam untuk melakukan arbitrase internasional jika negara memonopoli hak-hak tersebut, sebenarnya dengan berhasil disetujuinya UU ini di DPR menunjukkan, nasionalisme para elit dan profesional harus dipertanyakan.

Kita mengetahui dari UUD, baik yang sebelum maupun yang sesudah amandemen, bahwa segala kekayaan alam di negara ini adalah milik rakyat dengan hak pengolahan ada di tangan negara untuk kesejahteraan rakyat sebesar-sebesarnya. Akan tetapi, apa yang terjadi di alam realita sangat tidak sesuai dengan semangat nasionalisme yang tertuang dalam UUD. Dengan adanya UU liberalisasi migas ini, sesungguhnya kita sama saja telah memberikan hak kekayaan alam negara ini kepada pihak asing yang notabene hanya mengejar keuntungan semata, dan merupakan salah satu tangan-tangan penjajah kapitalis. Kalaupun ada bidang social responsibility dalam perusahaan tersebut, maka itu tidak lebih dari sekedar usaha cuci tangan mereka dan untuk perbaikan image mereka, bukan dengan esensi untuk memberikan rakyat negara ini apa yang menjadi hak mereka.

Masih diperdebatkan memang, jika pihak yang mengolah adalah pihak swasta nasional, tapi itu lebih baik, karena keuntungannya akan lebih mengalir ke pengusaha pengusaha lokal dari negara ini. Coba lihat, keadaan itu tidak bisa terjadi, karena perusahaan-perusahaan nasional yang bergerak di bidang migas baru sedikit, jika tidak mau dikatakan hanya satu induknya ( Pertamina), sementara perusahaan-perusahaan asing yang notabene sudah sangat berpengalaman dalam dunia migas ini tidak akan kesulitan untuk melakukan hal tersebut.

Isu ini lebih jelas terlihat dalam beberapa kasus, sebagai contoh, dalam hal hak eksploitasi dan pengolahan migas di Blok Cepu. Sebenarnya, pihak asing sudah mengetahui sejak dulu, bahwa ada reservoir di bawah reservoir tua yang sekarang ini sudah hampir habis, akan tetapi fakta-fakta itu seakan ditutupi, untuk meyakinkan dunia internasional bahwa yang menemukan reservoir baru itu  adalah perusahaan asing tersebut, sehingga ketika pemerintah Indonesia ingin melakukan pelimpahan hak dan wewenang pada perusahaan nasional, mendapat tekanan dunia Internasional (baca: AS).

Tentu saja ini menyinggung perasaan nasionalisme kita, sebuah bangsa memiliki kemerdekaan mereka sendiri untuk menentukan akan dibawa kemana kekayaan mereka, namun yang terjadi pemerintah negara ini bukannya membela nasionalisme, malah menuruti keinginan asing itu untuk memberikan kekayaan alam negara ini kepada mereka. Di tengah kondisi rakyat yang kehabisan minyak tanah, kelaparan dan terjebak dalam kemiskinan struktural (kemiskinan yang dibuat).

Solusi alternatif untuk masalah ini memang masih dalam perdebatan, apakah sebaiknya kita mencontoh negara-negara amerika latin yang menasionalisasi seluruh perusahaan asing, atau melihat negara tetangga kita Malaysia, yang memberikan hak ini kepada perusahaan swasta nasional mereka, namun tetap didukung pemerintah mereka, ataupun dibiarkan seperti ini. Sering ada suara miring tentang  pembahasan jika kita mengarah pada nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, sebab menurut beberapa pihak, dengan menasionalisasi perusahaan – perusahaan asing itu, tidak akan memberikan kemakmuran pada perusahaan-perusahaan itu.

Pada prakteknya, pemerintah kita sendiri lah yang mestinya memegang wewenang itu, namun harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Production Sharing Contract yang lain, daripada menyerahkan bulat-bulat langsung pada perusahaan asing tersebut. Selain lebih bisa terawasi, ini memungkinan pemerintah untuk membuat sebuah pembelajaran untuk anak-anak negeri ini dalam bidang migas. Sampai tiba saatnya nanti  perusahaan lokal nasional bisa melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing itu.

Yang paling penting adalah kepastian hukum akibat dari perubahan UU ini menjadi tidak stabil dan banyak kerancuan-kerancuan. Ini membuat sektor hulu industri  migas tidak respek dan bergairah dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga dengan sangat menyedihkan produksi minyak kita menurun, dan menyebabkan kita harus lebih banyak impor komoditi ini.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: